Mungkin kita akrab dengan istilah ‘Men sana in corpore sano’ yang diartikan ‘Di dalam pikiran yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat’....
0 Comment(s)
Posted By Redaksi
Setelah sebelumnya Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menyasar sekolah-sekolah, kini perguruan tinggi pun tak ketinggalan untuk dimerdekakan Mas Menteri.
Inovasi yang disebut-sebut sebagai Merdeka Belajar Jilid II ini akan diterapkan secara bertahap. Sebagaimana Merdeka Belajar Jilid I, pembenahan untuk tingkat kampus juga mengusung empat pokok kebijakan yang meliputi pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, status pergururan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
Mendikbud mengaku ingin memberikan kebebasan kepada mahasiswa dan pihak kampus untuk menyelenggarakan metode Pendidikan secara mandiri. Selain dilatarbelakangi pola pendidikan yang seragam dan terbukti gagal selama puluhan tahun, Merdeka Belajar juga ingin mencetak pendidikan yang berkualitas secara merata dan menyeluruh. Dalam hal Kampus Merdeka, Mendikbud ingin perubahan paradigma pendidikan agar menjadi lebih otonom dengan kultur belajar yang inovatif.
“Mari lah kita ke depannya mencoba keberagaman. Bukan hanya keberagaman dalam arti misalnya fleksibilitas dari kurikulum tapi keberagaman dari cara-cara transformasi sekolah,” ujar Nadiem.
Program Studi Baru
Ada 11 kampus yang sudah berbadan hukum pada bulan April tahun 2019 lalu. Artinya, hanya kampus-kampus tersebut yang memiliki hak untuk membuka atau mendirikan program studi (prodi) baru. Melalui pendekatan Merdeka Belajar Jilid II ini, Mendikbud mencoba memberikan hak kepada kampus non badan hukum, asal sudah terakreditas A dan B.
Kemudahan diberikan kepada Institusi dengan akreditasi A dan B karena sudah membuktikan kualitas dan reputasinya dalam mengelola institusi. Namun, pembukaan prodi tersebut harus dipenuhi syarat kerja sama dengan mitra prodi, yakni perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Di luar itu, pemerintah mempermudah persyaratan pembukaan prodi.
Kebijakan ini tidak berlaku untuk program studi kesehatan dan pendidikan.
Sistem Akreditasi
Lewat Kampus Merdeka, kemudahan kampus-kampus untuk mendapatkan akreditasi kembali akan dipermudah dengan pemberlakuan system otomatis berjangka. Badan Akreditasi Nasioanal Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap memberikan status akreditasi selama 5 tahun dan system otomatis tersebut berlaku untuk seluruh peringkat dengan sifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat.
Pembatasan pengajuan re-akreditasi dan prodi juga akan dibatasi minimal 2 tahun dari akreditasi yang masih berlaku. Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
Meski demikian, evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.
Perguruan Tinggi Badan Hukum
Jika sebelumnya hanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terakreditasi A untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH), Kampus Merdeka akan menjamin kemudahan PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk beralih statusnya menjadi PTN-BH kapan saja.
Dari kebijakan ini, status PTN-BLU dan Satker yang sudah menjadi PTN-BLH dapat memiliki fleksibiltas finansial dan kurikulum yang lebih baik.
Belajar di Luar Program Studi
Kebijakan ini banyak disoroti berbagai pihak karena merupakan salah satu hal paling fundamental dalam pendidikan tinggi. Satuan Kredit Semester (SKS) yang selama ini selalu fokus di dalam kelas akan dibenahi dengan cara pemberian hak mahasiswa untuk mengambil SKS di luar kampus selama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengambil SKS Prodi yang berbeda di kampus sebanyak 1 semester atau 20 SKS.
Mendikbud kemudian menjabarkan definis SKS sebagai “jam kegiatan”, bukan lagi “jam belajar” yang selama puluhan tahun berlaku di kampus-kampus. Dengan begitu, kegiatan di luar Prodi juga tetap masuk hitungan SKS, sehingga mahasiswa tidak perlu menambah jumlah semesternya sebagai syarat lulus kuliah.
“Program-program di luar kampus, contohnya seperti apa? Magang, praktik kerja. Bisa mengajar di suatu sekolah di tempat terpencil. Melakukan research, membantu dosen melakukan project research, atau bahkan membantu mahasiswa S2, S3 melakukan PhD-nya, bisa juga,” jelas Nadiem di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Melalui kebijakan Kampus Merdeka, pemerintah berharap mencetak mahasiswa yang inovatif, memiliki lintas pengetahuan, dan tentu saja siap menghadapi dunia kerja.
File lengkap mengenai Kampus Merdeka dapat diunduh dalam format PDF di tautan ini.
Sumber:
Sampai hari Rabu (29/02/2020) ini, seperti dilansir CNN Indonesia, sudah ada 131 korban meninggal akibat terinfeksi virus corona di negara daratan China....
Merdeka Belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, pada akhir tahun lalu cukup membawa harapan ke arah perubahan yang lebih baik Pendidikan Indonesia di masa depan. Beberapa komentar positif juga bertebaran di lini masa media sosial dari kalangan guru dan tenaga pendidik lainnya.
Mendikbud kemudian menyampaikan bahwa program Merdeka Belajar dirancang dengan mengakomodir berbagai aspek, salah satunya mengacu pada praktik standar rujukan kualitas pendidikan internasional, seperti PISA dan TIMSS.
PISA
Survei Program for International Student Assessment (PISA) merupakan survey rutin yang menjadi rujukan sebagai evaluasi kualitas pendidikan di dunia. Survei ini diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organisasi yang berfokus pada kerja sama dan pembangunan ekonomi. PISA dilakukan setiap tiga tahun sekali.
Indonesia menjadi partisipan PISA sejak tahun 2000. Pada saat itu, Indonesia secara sukarela memberikan ruang kepada PISA untuk senantiasa mengevaluasi hasil capaian siswa agar dapat menjadi refleksi kebijakan pendidikan di era globalisasi. Hasil asesmen PISA di Indonesia dan negara-negara lain tidak lepas dari pemberitaan media. Pemerintah Indonesia selalu mendapat tekanan publik karena dianggap belum berhasil dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
Pada tahun tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 41 negara. Sampai penyelenggaraan terbaru di tahun 2018, Indonesia konsisten berada di urutan 10 paling besar dari bawah, yakni peringkat ke-72 dari 78 peserta.
Hadirnya PISA di Indonesia diasumsikan akan berdampak pada pergaulan Indonesia di mata dunia. Kerja sama Indonesia dengan negara-negara OECD dalam rangka memperbaiki kualitas Pendidikan juga terus diupayakan.
Kinerja PISA
PISA menawarkan wawasan untuk kebijakan dan praktik Pendidikan dengan cara membantu memantau tren dalam perolehan pengetahuan dan keterampilan siswa di seluruh negara dan berbagai subkelompok demografis di masing-masing negara. PISA memberikan gambaran hasil capaian siswa melalui sistem pendidikan yang berlangsung.
Survey yang dilakukan oleh PISA mematok tiga indikator sebagai penilaian utama, yakni kemampuan matematika, kemampuan sains, dan kemampuan literasi. Remaja berusia 15 tahun dari perwakilan berbagai negara akan dites dalam survey tersebut. PISA sendiri menentukan skor standar internasional untuk menilai ketiga kemampuan di atas, yaitu 500.
Kemampuan Literasi Rendah
Kemampuan literasi merupakan indikator bagaimana siswa memahami dan merenungkan teks untuk mengemukakan ide dan gagasan baru, bukan sekadar memahami apa yang dibaca.
Dalam hasil PISA tahun 2018 lalu, rata-rata kemampuan baca negara-negara OECD berada di angka 487, skor Indonesia sendiri berada di skor 371. Peringkat pertama diraih China (skor 555), kemudian diikuti Singapura (549) dan Makau (525).
Kemampuan Matematika dan Sains Juga Rendah
Sedangkan kemampuan matematika adalah kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk berbagai konteks. Sedangkan kemampuan sains merupakan kemampuan mengaitkan pengetahuan sains dengan isu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua kemampuan ini juga mencatat skor rendah pada tahun 2018, yakni 379 untuk kemampuan matematika dan 396 untuk kemampuan sains. Bandingkan dengan China yang memiliki skor matematika di angka 591 dan 590 untuk kemampuan sainsnya.
Solusi
Totok Suprayitno (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud) menjelaskan bahwa hasil PISA Tahun 2018 bisa menjadi peringatan karena beberapa tahun terakhir keikutsertaan PISA, nilai kemampuan pendidikan Indonesia mengalami penurunan.
Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan generasi yang siap dalam pasar internasional adalah dengan mengubah kurikulum. Tujuannya adalah agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan yang salah satunya dibuktikan melalui asesmen PISA.
Kurikulum 2013 kemudian dikembangkan berdasarkan tantangan eksternal yang secara global terkait dengan pergeseran ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan. Selain PISA, Indonesia juga mengadopsi metode Pendidikan International Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). Dasar pengukuran TIMSS adalah matematika dan sains yang terdiri dari dua domain, yakni domain isi dan kognitif. Domain isi matematika terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data dan peluang. Sedangkan domain isi sains terdiri atas biologi, kimia, fisika dan ilmu bumi. Untuk domain kognitif, yakni pengetahuan, penerapan dan penalaran.
Upaya yang terbaru pemerintah Indonesia dalam menjawab solusi mutu pendidikan adalah mencanangkan program Merdeka Belajar yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayan, Nadiem Makarim. Harapannya, semakin banyak siswa-siswi yang memiliki kemampuan dan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan kemampuan nalar peserta didik dalam bidang literasi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. Tiga materi yang dianggap cukup mewakili kebutuhan pasar tenaga kerja global.
Sumber:
Gebrakan baru dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, pada pertengahan Desember 2019 lalu melalui sebuah program bertajuk “Merdeka Belajar”....
Dikutip dari siaran pers BKN, pengumuman resmi pengadaan CPNS 2019 akan disampaikan pada minggu keempat Oktober 2019. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019...
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jalur resmi penerimaan pegawai pemerintah terpusat melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Berdasarkan pantauan di website tersebut, jalur penerimaan terbagi menjadi 3 jalur, yaitu:
- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Reguler, selanjutnya dapat diakses di https://sscn.bkn.go.id/
- Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya dapat diakses di https://ssp3k.bkn.go.id/
- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan kedinasan, dapat diakses di https://dikdin.bkn.go.id/
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Reguler
1. Jalur Penerimaan
Peneriman CPNS dibagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur umum dan jalur khusus. Jalur umum adalah jalur yang dapat diikuti oleh semua orang. Jalur khusus terdiri atas:
- Lulusan Terbaik (Cum Laude)
- Penyandang Disabilitas
- Putra/Putri Papua dan Papua Barat
- Diaspora
- Olahragawan Berprestasi Internasional
- Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan eks Tenaga Honorer
2. Jenis Seleksi
Seleksi tes CPNS terdiri atas materi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).
- SKD terdiri atas TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), TIU (Tes Inteligensia Umum), dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi).
- SKB tergantung pada instansi masing-masing.
Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
1. Syarat Pelamar
Ada beberapa syarat yang ditetapkan, bergantung pada instansi yang membuka lowongan PPPK tersebut.
2. Jenis Seleksi
- Seleksi Administrasi
- Seleksi Kompetensi Bidang
- Wawancara
- Tes fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa
Perbedaan CPNS dan PPPK
CPNS
PPPK
Pemilihan Umum yang diselenggarakan sepanjang tahun 2019 akan ditutup dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2019. Hal tersebut berdampak pada proses pendaftaran CPNS dan P3K yang semula dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menjelaskan bahwa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) harus menunggu pelantikan kabinet, termasuk penentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang baru.
“Karena kan pemerintahan baru, presiden dilantik Oktober 2019, mulainya setelah pelantikan presiden,” ucap Bima sebagaimana dikutip oleh Tirto.id pada Rabu (21/8/2019).
Kecuali P3K, BKN sendiri telah menerima rumusan fomasi CPNS 2019 dari semua Kementerian dan lembaga yang akan dibuka dalam seleksi tahun ini. Karena itulah, BKN menjelaskan bahwa pendaftaran CPNS akan lebih dahulu dilaksanakan dibanding dengan pendaftaran P3K.
Jumlah peserta seleksi tahun 2019 ini diprediksi mencapai 5,5 juta meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai 3.636.251 peserta dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791.
**
Sumber: